Laporan Wartawan Tribun Jogya / M Huda
TRIBUNJATENG.COM MAGELANG, - Sebanyak 13 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 29 orang dari Kabupaten Magelang yang mengikuti program transmigrasi di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur, memilih kabur dari Kabupaten termuda di Indonesia itu. Mereka terpaksa pulang karena mengaku takut atas ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Tana Tidung, dan pemerintah daerah setempat.
Mereka pulang dari Kaltim pada Minggu (31/7) lalu dengan naik kapal, dan tiba di Surabaya pada Jumat (5/8) pagi kemudian naik angkutan bus menuju Magelang, dan tiba di Gedung DPRD Magelang pada Jumat malam sekitar pukul 19.00. Oleh Ketua Komisi D DPRD, Mashari, mereka ditempatkan ke rumah dinas Ketua DPRD agar mendapatkan tempat istirahat yang lebih layak.
Ketua rombongan transmigran, Ilham Nur Yasin (34) mengatakan, “Kita hanya menuntut hak kita sebagai transmigran berupa Lahan Usaha 1 dan 2 seluas dua hectare yang selama ini baru kami terima seperempat hektare. Namun tuntutan kami itu justeru mendapat ancaman dari pemerintah setempat dan warga setempat.”
Dengan susah payah, akhirnya rombongan dapat pulang menggunakan uang hasil meminjam dari sanak saudara yang ada di Magelang. Mereka pulang hanya membawa barang seadanya karena barang mereka telah dijual di Tana Tidung untuk membeli beras dan kebutuhan hidup selama satu bulan terakhir.
Yasin juga menuturkan, ia dan puluhan transmigran lainnya pulang ke Magelang juga tanpa sepengetahuan Pemkab Tana Tidung. Mereka sengaja melakukannya secara diam-diam karena bupati setempat melarang para transmigran untuk pulang. “Karena mereka tidak mau kita pulang ke Magelang dan membeberkan kebobrokan mereka,” katanya.
Sebetulnya jumlah orang yang berangkat transmigran ke Tana Tidung pada tahun 2007 lalu ada 40 jiwa dari sebanyak 16 KK. Tapi yang pulang hanya 29 orang dari 13 KK, karena lainya tidak mempunyai uang transport, dan meminta agar segera dievakuasi.
Koflik dengan pemkab dan masyarakat Tana Tidung berawal dari aksi tuntutan mereka kepada pemkab setempat. Setelah menetap selama 3,7 tahun mereka menuntut diberikan sertifikat hak milik atas tanah yang ditempati sebagaimana dijanjikan pemerintah sebelum berangkat.
Kenyataannya, lanjut Yasin, tanah yang dijanjikan bahkan tidak sesuai sama sekali, tanah yang ada tidak subur, berupa pasir dan rawa. Selain itu ternyata tanah tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Kemudian, tanah tersebut juga ternyata merupakan tanah sengketa antara pemerintah setempat dengan suku asli Tidung.
“Aksi kami malah berbuah ancaman akan dihabisi dari masyarakat asli (Tana Tidung) yang mengaku terganggu. Maka tiga orang perwakilan kami berangkat ke Magelang minta dipulangkan. Kami datang ke DPRD minta dukungan dan fasilitas,” kata Yasin.
Setelah Pemkab Magelang mengirimkan surat klarifikasi atas masalah permintaan pulang tersebut ke Pemkab Tana Tidung, mereka malah kembali diancam. Seorang ajudan bupati yang bernama Basri menurut penuturan para transmigran sempat mengancam menggunakan pistol.
“Ajudan bupati itu marah-marah dan mengatakan surat dari Pemkab Magelang itu telah membuat bupati mengamuk. Dia juga sempat menunjukkan senjata api berupa pistol yang dibawanya,” ujar transmigran asal Kecamatan Mertoyudan ini.
Rombongan 29 orang ini berasal dari Kecamatan Mertoyudan, Sawangan, Ngablak, dan Salam. Namun saat ini mereka sudah tidak memiliki keluarga atapun tempat tinggal lagi. “Kami meminta selama tinggal sementara di Magelang ini juga dibantu biaya hidupnya. Dan harapannya semua hutang kami kepada sanak saudara yang digunakan buat transport pulang dibayarkan. Sebab kami sudah tidak punya apa-apa lagi,” tutur Yasin.
Seorang Transmigran lainnya, Suditono menuturkan, warga meminta agar segera direlokasi ke daerah lain yang lebih aman dan nyaman. “Karena tujuan kami ikut transmigrasi ingin memulai hidup baru dan sejahtera. Kenyataannya kami di sana saat ini bukan bertani tapi hanya menjadi buruh bangunan dan buruh kebun, karena tanah yang dijanjikan tidak bias untuk bercocok tanam,” ungkap ketua kelompok tani transmigran ini.
Bustanul Khoiriyah dan Titik Mudiningsih, transmigran lain, mengatakan, selama di Tana Tidung dirinya sudah mendirikan sekolah filial khusus untuk anak warga transmigran di Tana Tidung. Sekolah itu mengguankan rumah kosong milik penduduk asli mulai dua tahun lalu.
“Namun sekarang terbengkelai karena kami pulang, gurunya hanya kami berdua dan tahun ini selama tujuh bulan kami baru dibayar tiga bulan,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Magelang, Nur Huda mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah melaporkan keluhan tersebut kepada pemerintah pusat agar segala permasalahan ini segera diselesaikan. Kemudian pemerintah pusat memberikan surat kepada Pemkab Tana Tidung untuk segera menyelesaikannya.
Nur Huda juga mengatakan, bahwa pihakya akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk membahas permintaan warga transmigran agar direlokasi ke daerah lain. “Senin besok (8/8) kami akan ke Semarang untuk melaporkan hal ini ke provinsi dan minta solusi atas permintaan warga ini,” katanya.
Sedangkan saat ini, warga sementara telah tinggal di rumah dinas Ketua DPRD dengan biaya swadaya dari para anggota dewan. “Nantinya mereka akan kita tempatkan di TPA Tanjung agar mendapatkan tempat tinggal sementara, karena kondisi Transito yang ada kondisinya tidak layak,” ujarnya.
Sedangkan lanjutnya, untuk biaya hidup mereka berupa ULP (Uang Lauk Pauk) memang tidak ada anggaran khusus dari pemerintah daerah, namun untuk beras masih ada. “Nanti akan segera kita koordinasikan dengan Asisten Sekda Magelang untuk membahas penggunaan dananya,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Magelang, Mashari mengatakan, dialah yang mengawal kepulangan rombongan transmigran ini dan memantau selama perjalanan menuju Magelang melalui telpon.
“Kita mendesak kepada pemerintah daerah agar segera menuntaskan kasus ini. Kalau permasalahan anggaran untuk kebutuhan hidup mereka, sebenarnya ada anggaran untuk orang terlantar, kemungkinan itu bias digunakan,” ungkapnya.
TRIBUNJATENG.COM MAGELANG, - Sebanyak 13 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 29 orang dari Kabupaten Magelang yang mengikuti program transmigrasi di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur, memilih kabur dari Kabupaten termuda di Indonesia itu. Mereka terpaksa pulang karena mengaku takut atas ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Tana Tidung, dan pemerintah daerah setempat.
Mereka pulang dari Kaltim pada Minggu (31/7) lalu dengan naik kapal, dan tiba di Surabaya pada Jumat (5/8) pagi kemudian naik angkutan bus menuju Magelang, dan tiba di Gedung DPRD Magelang pada Jumat malam sekitar pukul 19.00. Oleh Ketua Komisi D DPRD, Mashari, mereka ditempatkan ke rumah dinas Ketua DPRD agar mendapatkan tempat istirahat yang lebih layak.
Ketua rombongan transmigran, Ilham Nur Yasin (34) mengatakan, “Kita hanya menuntut hak kita sebagai transmigran berupa Lahan Usaha 1 dan 2 seluas dua hectare yang selama ini baru kami terima seperempat hektare. Namun tuntutan kami itu justeru mendapat ancaman dari pemerintah setempat dan warga setempat.”
Dengan susah payah, akhirnya rombongan dapat pulang menggunakan uang hasil meminjam dari sanak saudara yang ada di Magelang. Mereka pulang hanya membawa barang seadanya karena barang mereka telah dijual di Tana Tidung untuk membeli beras dan kebutuhan hidup selama satu bulan terakhir.
Yasin juga menuturkan, ia dan puluhan transmigran lainnya pulang ke Magelang juga tanpa sepengetahuan Pemkab Tana Tidung. Mereka sengaja melakukannya secara diam-diam karena bupati setempat melarang para transmigran untuk pulang. “Karena mereka tidak mau kita pulang ke Magelang dan membeberkan kebobrokan mereka,” katanya.
Sebetulnya jumlah orang yang berangkat transmigran ke Tana Tidung pada tahun 2007 lalu ada 40 jiwa dari sebanyak 16 KK. Tapi yang pulang hanya 29 orang dari 13 KK, karena lainya tidak mempunyai uang transport, dan meminta agar segera dievakuasi.
Koflik dengan pemkab dan masyarakat Tana Tidung berawal dari aksi tuntutan mereka kepada pemkab setempat. Setelah menetap selama 3,7 tahun mereka menuntut diberikan sertifikat hak milik atas tanah yang ditempati sebagaimana dijanjikan pemerintah sebelum berangkat.
Kenyataannya, lanjut Yasin, tanah yang dijanjikan bahkan tidak sesuai sama sekali, tanah yang ada tidak subur, berupa pasir dan rawa. Selain itu ternyata tanah tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Kemudian, tanah tersebut juga ternyata merupakan tanah sengketa antara pemerintah setempat dengan suku asli Tidung.
“Aksi kami malah berbuah ancaman akan dihabisi dari masyarakat asli (Tana Tidung) yang mengaku terganggu. Maka tiga orang perwakilan kami berangkat ke Magelang minta dipulangkan. Kami datang ke DPRD minta dukungan dan fasilitas,” kata Yasin.
Setelah Pemkab Magelang mengirimkan surat klarifikasi atas masalah permintaan pulang tersebut ke Pemkab Tana Tidung, mereka malah kembali diancam. Seorang ajudan bupati yang bernama Basri menurut penuturan para transmigran sempat mengancam menggunakan pistol.
“Ajudan bupati itu marah-marah dan mengatakan surat dari Pemkab Magelang itu telah membuat bupati mengamuk. Dia juga sempat menunjukkan senjata api berupa pistol yang dibawanya,” ujar transmigran asal Kecamatan Mertoyudan ini.
Rombongan 29 orang ini berasal dari Kecamatan Mertoyudan, Sawangan, Ngablak, dan Salam. Namun saat ini mereka sudah tidak memiliki keluarga atapun tempat tinggal lagi. “Kami meminta selama tinggal sementara di Magelang ini juga dibantu biaya hidupnya. Dan harapannya semua hutang kami kepada sanak saudara yang digunakan buat transport pulang dibayarkan. Sebab kami sudah tidak punya apa-apa lagi,” tutur Yasin.
Seorang Transmigran lainnya, Suditono menuturkan, warga meminta agar segera direlokasi ke daerah lain yang lebih aman dan nyaman. “Karena tujuan kami ikut transmigrasi ingin memulai hidup baru dan sejahtera. Kenyataannya kami di sana saat ini bukan bertani tapi hanya menjadi buruh bangunan dan buruh kebun, karena tanah yang dijanjikan tidak bias untuk bercocok tanam,” ungkap ketua kelompok tani transmigran ini.
Bustanul Khoiriyah dan Titik Mudiningsih, transmigran lain, mengatakan, selama di Tana Tidung dirinya sudah mendirikan sekolah filial khusus untuk anak warga transmigran di Tana Tidung. Sekolah itu mengguankan rumah kosong milik penduduk asli mulai dua tahun lalu.
“Namun sekarang terbengkelai karena kami pulang, gurunya hanya kami berdua dan tahun ini selama tujuh bulan kami baru dibayar tiga bulan,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Magelang, Nur Huda mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah melaporkan keluhan tersebut kepada pemerintah pusat agar segala permasalahan ini segera diselesaikan. Kemudian pemerintah pusat memberikan surat kepada Pemkab Tana Tidung untuk segera menyelesaikannya.
Nur Huda juga mengatakan, bahwa pihakya akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk membahas permintaan warga transmigran agar direlokasi ke daerah lain. “Senin besok (8/8) kami akan ke Semarang untuk melaporkan hal ini ke provinsi dan minta solusi atas permintaan warga ini,” katanya.
Sedangkan saat ini, warga sementara telah tinggal di rumah dinas Ketua DPRD dengan biaya swadaya dari para anggota dewan. “Nantinya mereka akan kita tempatkan di TPA Tanjung agar mendapatkan tempat tinggal sementara, karena kondisi Transito yang ada kondisinya tidak layak,” ujarnya.
Sedangkan lanjutnya, untuk biaya hidup mereka berupa ULP (Uang Lauk Pauk) memang tidak ada anggaran khusus dari pemerintah daerah, namun untuk beras masih ada. “Nanti akan segera kita koordinasikan dengan Asisten Sekda Magelang untuk membahas penggunaan dananya,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Magelang, Mashari mengatakan, dialah yang mengawal kepulangan rombongan transmigran ini dan memantau selama perjalanan menuju Magelang melalui telpon.
“Kita mendesak kepada pemerintah daerah agar segera menuntaskan kasus ini. Kalau permasalahan anggaran untuk kebutuhan hidup mereka, sebenarnya ada anggaran untuk orang terlantar, kemungkinan itu bias digunakan,” ungkapnya.
Kabar
gembira, Bagi Anda atau saudara Anda yang menderita asma, sesak napas
karena rokok atau sebab lain, kini tersedia obatnya, Insya Allah sembuh,
90% pasien kami sembuh total, selebihnya bebas kertegantungan obat.
Untuk Anda yang ingin mencoba (gratis), SMS nama dan alamat serta
keluhan penyakit, kirim ke 081392593617 Kunjungi Website Magelang Hari Ini :
>Wartawan Tak Kenal Pensiun
>Antusiasme Fitri dan Ulfa Ikuti Sarasehan Jurnalistik
>Sayuran Anjlok, Belum Mampu Dongkrak Penjualan
>Pengusaha Konveksi Kebanjiran Pesanan
>Hilangkan Paradigma "Pesantren Jadi Gudang Teroris"
>Nur Yasin Cs Diancam Akan Dibunuh
Tidak ada komentar:
Posting Komentar