Rabu, 13 Juli 2011 08:27 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu pagi, dijadwalkan bertemu dan bersilaturahmi dengan para perwira tinggi dan pimpinan TNI di Akademi Militer Magelang.
Pertemuan yang merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja Presiden Yudhoyono di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga Kamis (14/7) itu antara lain akan membicarakan rencana pemerintah meningkatkan kemampuan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.
Saat menyampaikan pembekalan bagi calon perwira remaja TNI 2011 di Akademi Angkatan Udara, Maguwo Yogyakarta, Selasa malam, Kepala Negara mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan alutsista dalam upaya menjaga kedaulatan negara.
"Beberapa tahun lalu ditetapkan cetak biru rencana menuju 'minimum essential force' yang dalam waktu damai bisa menjalankan tugas dan waktu perang bisa ditingkatkan," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan, modernisasi alutsista TNI tidak dilakukan selama beberapa tahun sebagai imbas dari krisis ekonomi tahun 1997 karena anggaran yang terbatas dan pengutamaan anggaran bagi sektor-sektor yang terkait langsung dengan perekonomian rakyat.
Seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi nasional, selama tiga tahun terakhir, pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan yang salah satunya dialokasikan bagi pembaruan persenjataan TNI dari setiap matra, katanya.
"Semua penting, perang modern, bahkan kekuatan udara, tidak boleh diremehkan. Kekuatan laut penting dan matra darat memiliki porsi yang menentukan dalam sebuah peperangan."
"Kita akan kembangkan secara pararel sehingga tiga angkatan memiliki kemampuan yang makin tinggi sehingga, bila ada perang, kita siap," kata Presiden Yudhoyono.
Modernisasi senjata, katanya, tidak akan bergantung pada produksi luar negeri, namun mendorong penggunaan produk alat pertahanan dalam negeri.
"Kita tidak boleh bergantung pada industri negara lain. Kita harus cukupi, itu kebijakan nasional. APBN Rp1.200 triliun terbagi habis membangun negeri ini, sektor pembangunan, 33 provinsi, yang tentunya perlu alokasi yang adil dan tepat, dalam konteks itu, karena 10 tahun tidak modernisasi maka pembaharuan alutsista akan dilakukan tanpa menimbulkan masalah di sektor lain," tegasnya.
Pertemuan yang merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja Presiden Yudhoyono di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga Kamis (14/7) itu antara lain akan membicarakan rencana pemerintah meningkatkan kemampuan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.
Saat menyampaikan pembekalan bagi calon perwira remaja TNI 2011 di Akademi Angkatan Udara, Maguwo Yogyakarta, Selasa malam, Kepala Negara mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan alutsista dalam upaya menjaga kedaulatan negara.
"Beberapa tahun lalu ditetapkan cetak biru rencana menuju 'minimum essential force' yang dalam waktu damai bisa menjalankan tugas dan waktu perang bisa ditingkatkan," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan, modernisasi alutsista TNI tidak dilakukan selama beberapa tahun sebagai imbas dari krisis ekonomi tahun 1997 karena anggaran yang terbatas dan pengutamaan anggaran bagi sektor-sektor yang terkait langsung dengan perekonomian rakyat.
Seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi nasional, selama tiga tahun terakhir, pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan yang salah satunya dialokasikan bagi pembaruan persenjataan TNI dari setiap matra, katanya.
"Semua penting, perang modern, bahkan kekuatan udara, tidak boleh diremehkan. Kekuatan laut penting dan matra darat memiliki porsi yang menentukan dalam sebuah peperangan."
"Kita akan kembangkan secara pararel sehingga tiga angkatan memiliki kemampuan yang makin tinggi sehingga, bila ada perang, kita siap," kata Presiden Yudhoyono.
Modernisasi senjata, katanya, tidak akan bergantung pada produksi luar negeri, namun mendorong penggunaan produk alat pertahanan dalam negeri.
"Kita tidak boleh bergantung pada industri negara lain. Kita harus cukupi, itu kebijakan nasional. APBN Rp1.200 triliun terbagi habis membangun negeri ini, sektor pembangunan, 33 provinsi, yang tentunya perlu alokasi yang adil dan tepat, dalam konteks itu, karena 10 tahun tidak modernisasi maka pembaharuan alutsista akan dilakukan tanpa menimbulkan masalah di sektor lain," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar