TEMPO.CO, MATARAM - Ratusan orang dari Kabupaten Bima mengatasnamakan Forum Masyarakat Cinta Damai mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bima di Kota Raba-Bima, Sabtu pagi 31 Desember 2011. Naik bus, pikap, dan dump truck selama dua jam perjalanan, mereka sampai di gedung DPRD dan menemui perwakilan Komisi I Wahyudin (Golkar), Komisi II Sarjan (PPPI), Komisi III Ishaka (PPP), dan Komisi IV Ahmad (Partai Bulan Bintang).
Kepada DPRD warga minta upaya penuntasan kasus Lambu. Polri juga hendaknya segera menangkap provokator dan aktor tragedi Lambu. ‘’Kami tidak bisa menyebut siapa. Ada kecurigaan terhadap oknum tertentu di Bima dan Mataram,’’ kata Koordinator FMCD Abdullah alias Ebi, 30 tahun.
Mereka melakukan aksinya karena keprihatinan peristiwa Pelabuhan Penyeberangan ASDP di Sape Bima, Sabtu pagi 24 Desember 2011 lalu. ‘’Kami menduga persoalan ini ada provokator,’’ kata Ebi, alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, kepada Tempo.
Ia mengatakan kasus Lambu ini berawal dari pertambangan menjadi politik. Semula penolakan terhadap tambang kemudian beralih menuntut pencopotan Bupati Bima Ferry Zulkarnain, Kepala Kepolisian Resor Kota Bima Ajun Komisaris Besar Kumbul, dan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Arif Wachyunadi.
Tidak berniat menyudutkan seseorang, ia menolak menyebut nama-nama yang diduga menjadi provokator terhadap warga Lambu, sehingga menimbulkan penolakan rencana adanya tambang sesuai dengan SK Bupati Bima Nomor 188. ‘’Masyarakat hendaknya sadar ada provokator,’’ ujarnya yang mengatakan aksi ini merupakan sumbangsih dari mereka karena kepedulian terhadap daerah.
Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Bima, Haris Dinata, 36 tahun, mengatakan ada ketidakpahaman masyarakat terhadap rencana izin tambang di Lambu yang diperoleh PT Sumber Mineral Nusantara. Haris yang juga Kepala Sub-bidang Amdal Badan Lingkungan Hidup Kota Bima meminta masyarakat tidak terjebak salah pemahaman. ‘’Tidak benar kalau berdampak buruk terhadap pertanian dan ketersedian air yang dibutuhkan petani bawang,’’ ucap Haris yang tamatan Perencanaan Lingkungan Magister Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia tahun 2008.
Ia mengutip pengajarnya yang juga Ketua Perhimpunaan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PCLI) Emil Salim yang tidak pernah bicara lingkungan menolak tambang. ‘’Rencana tambang di Lambu itu bukan tambang terbuka (open pit). Tidak mengganggu topsoil (lapisan atas tanah), sehingga hutan tetap lestari. Ini perlu disampaikan kepada rakyat, tapi keduluan provokator yang masuk,’’ kata Haris yang juga koordinator PCLI NTB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara Mudah, Cepat Dan Tanpa Resiko Membuat Uang Secara Online, Ikutan Gabung yuk ! Klik Disini !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baca juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar