Jakarta - Penyelesaian kasus Mesuji dinilai bukan sekadar pencarian siapa yang benar atau salah. Namun, harus difokuskan pada kesejahteraan bagi masyarakat Mesuji yang sekarang sedang hidup melarat, bermoyang dan berkampung di suatu tempat, tiba-tiba diusir oleh perusahaan.
"Kehidupan rakyat yg melarat harus lebih diatasi, bukan menginvestigasi," kata Ketua tim advokasi warga Mesuji, Mayjen Purn Saurip Kadi dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jalan Borobudur No 14, Menteng, Jakarta Pusat.
Terkait tanggapan sejumlah kalangan yang menyebut video pembantaian itu rekayasa, Saurip menegaskan apa yang dia sampaikan adalah data valid. Selain itu, yang bertanggung jawab atas keamanan rakyat adalah negara dan bukan pihak lain.
"Maka saya geregetan ketika sudah nyata-nyata rakyat jatuh jadi korban dan dalam jumlah besar saat ini hidup tidak layak, kok malah pemerintah lebih sibuk dengan janji-janji menginvestigasi. Atau dengan kata lain jaim," papar Saurip.
Dia mendorong siapa pun yang bertanggung jawab harus minta maaf kepada rakyat. Selain itu harus dengan ksatria mengundurkan diri. "Bukan berbelit-belit ke sana ke mari. Mengenai diusut siapa yang salah itu masalah lain," sambung Saurip.
Menurut dia, kehidupan rakyat yang melarat harus lebih diatasi. Dikatakan dia, kasus di Lampung bukan pertama kali. Kasusnya sudah lama, sambung dia, dan terjadi karena perluasan sebuah perusahaan.
"Tiba-tiba perkampungan tersebut masuk ke lahan perusahaan. Lalu diusir karena kepemilikan diubah secara resmi lewat cap perusahaan bergambar garuda," imbuhnya.
"Masa masyarakat yang lahir di situ, moyang di situ, kalah oleh selembar kertas. Oleh karena itu, kami meminta untuk pemerintah tidak hanya menginvestigasi, karena ini sudah dilakukan sampai ke Gubernur. Mereka juga sudah ke Kementerian Kehutanan, dan juga ke Komnas HAM," tutur Saurip.
Dia berpendapat, yang diperlukan rakyat adalah pemerintah segera turun tangan. Saurip berharap melalui kementerian terkait pemerintah bisa menangani masalah yang ada. Ironisnya, hingga kini masyarakat di wilayah tersebut masih banyak yang tidak ber-KTP. Dikatakan dia, masyarakat di sana menggunakan bahasa sodong dan bukan tagalog.
"Persoalan yang sudah begini dan tidak mungkin diatasi oleh pemerintah bawah. Ini jadi tanggung jawab kepala pemerintah negara. Ini tanggung jawab presiden. Karena kalau prsiden tidak turun ke lapangan, saya jadi khawatir. Tolong hentikan suudzon, karena kami bertujuan untuk warga yang lebih baik," ucap Saurip.
(vit/nwk)
-Pemerintah Bantulah Kami...
-Tim Pencari Fakta Mesuji Resmi Terbentuk
-Warga Klaim Video Mesuji Tak Direkayasa
-Danrem Garuda Hitam, Tak ada Pembantaian di Mesuji Lampung
-Kasus Mesuji Palembang dan Lampung Berbeda
"Kehidupan rakyat yg melarat harus lebih diatasi, bukan menginvestigasi," kata Ketua tim advokasi warga Mesuji, Mayjen Purn Saurip Kadi dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jalan Borobudur No 14, Menteng, Jakarta Pusat.
Terkait tanggapan sejumlah kalangan yang menyebut video pembantaian itu rekayasa, Saurip menegaskan apa yang dia sampaikan adalah data valid. Selain itu, yang bertanggung jawab atas keamanan rakyat adalah negara dan bukan pihak lain.
"Maka saya geregetan ketika sudah nyata-nyata rakyat jatuh jadi korban dan dalam jumlah besar saat ini hidup tidak layak, kok malah pemerintah lebih sibuk dengan janji-janji menginvestigasi. Atau dengan kata lain jaim," papar Saurip.
Dia mendorong siapa pun yang bertanggung jawab harus minta maaf kepada rakyat. Selain itu harus dengan ksatria mengundurkan diri. "Bukan berbelit-belit ke sana ke mari. Mengenai diusut siapa yang salah itu masalah lain," sambung Saurip.
Menurut dia, kehidupan rakyat yang melarat harus lebih diatasi. Dikatakan dia, kasus di Lampung bukan pertama kali. Kasusnya sudah lama, sambung dia, dan terjadi karena perluasan sebuah perusahaan.
"Tiba-tiba perkampungan tersebut masuk ke lahan perusahaan. Lalu diusir karena kepemilikan diubah secara resmi lewat cap perusahaan bergambar garuda," imbuhnya.
Mau uang gratis ? Klik Disini !
Dia berpendapat, yang diperlukan rakyat adalah pemerintah segera turun tangan. Saurip berharap melalui kementerian terkait pemerintah bisa menangani masalah yang ada. Ironisnya, hingga kini masyarakat di wilayah tersebut masih banyak yang tidak ber-KTP. Dikatakan dia, masyarakat di sana menggunakan bahasa sodong dan bukan tagalog.
"Persoalan yang sudah begini dan tidak mungkin diatasi oleh pemerintah bawah. Ini jadi tanggung jawab kepala pemerintah negara. Ini tanggung jawab presiden. Karena kalau prsiden tidak turun ke lapangan, saya jadi khawatir. Tolong hentikan suudzon, karena kami bertujuan untuk warga yang lebih baik," ucap Saurip.
(vit/nwk)
Baca Juga :
-Tim Pencari Fakta Mesuji Resmi Terbentuk
-Warga Klaim Video Mesuji Tak Direkayasa
-Danrem Garuda Hitam, Tak ada Pembantaian di Mesuji Lampung
-Kasus Mesuji Palembang dan Lampung Berbeda
Tidak ada komentar:
Posting Komentar