---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FITRA merilis utang luar negeri Indonesia yang kini totalnya mencapai Rp 2.000 triliun, atau sebesar Rp 1.937 triliun.
"Hutang Negara yang bernama Republik Indonesia pada tahun 2010 atau zaman Presiden SBY sebesar Rp 1.677 triliun. Pada tahun anggaran 2011 utang Indonesia sebesar Rp 1.803 triliun, dan pada tahun 2012, utang Indonesia mencapai Rp 1.937 triliun," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Ucok Sky Khadafi, Minggu (5/2/2012).
Dijelaskan, utang sejak pemerintah pada zaman pemerintah Megawati ke zaman pemerintah SBY mengalami kenaikan sebesar Rp 705 triliun. Posisi utang pada masa Megawati sebesar Rp 1.232 triliun pada tahun 2003. Sedangkan posisi utang pada masa pemerintah SBY sebesar Rp 1.937 triliun pada tahun anggaran 2012.
"Pengelolaan utang oleh pemerintahan SBY sangat amburadul, dan sangat mengecewakan lantaran utang dipakai untuk “bermewah-mewahan” untuk memenuhi pembelian fasilitas para pejabat negara seperti pembelian pesawat Kepresidenan dengan konsep greenaircraft dengan alokasi anggaran sebesar Rp 526 miliar," Ucok menegaskan.
Pembelian pesawat kepresidenan yang berasal dari utang bisa dilihat pada tahun 2011, pemerintah berutang sebesar Rp 92 miliar dan pada tahun 2012, pemerintah berutang sebesar Rp 339 miliar.
Selain itu, katanya lagi, anggaran PNPM Mandiri yang berasal utang mengalami kebocoran sebesar Rp 200 miliar. "Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia berutang tetapi hanya untuk dikorup oleh pejabat-pejabat publik. Kalau pada tahun anggaran 2012 dengan utang sejumlah Rp 1.937 triliun dibagi dengan 259 juta orang, berarti Presiden SBY memberikan perkepala untuk setiap satu orang penduduk, harus membayar atau mempunyai utang sebesar Rp 7.478.764," Ucok menjelaskan.
Utang yang didapat, kata Ucok berpotensi dikorupsi. Atas hal ini, Seknas FITRA, Pukat Korupsi FH UGM, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, mendesak pemerintah SBY untuk melakukan moratorium atau pengajuan keringanan pembayaran utang.
Selain itu, kami juga meminta pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat yang dana bersumber dari utang tersebut," demikian Ucok Sky Khadafy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baca Juga:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar