Kabar Mejusi : Tim Investigasi Tak Temukan Penggal Kepala di Mesuji

Ratusan warga berkumpul di perkebunan milik Selva Inhutani di Pekat Jaya, Kec. Mesuji, Lampung (17/12). Warga kembali mendirikan tenda-tenda di lahan bekas kampung Pekat Jaya yang telah dihancurkan. TEMPO/ Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta -- Anggota Tim Investigasi DPR RI untuk kasus Mesuji Martin Hutabarat mengatakan tak menemukan jejak peristiwa penggorokan warga di lokasi konflik perkebunan Mesuji, Lampung.

Namun, ia mengatakan, terdapat perbedaan data korban dari pemaparan pihak Polda Lampung dengan hasil temuan lapangan tim. "kalau polisi bilangnya hanya ada dua orang, tetapi beberapa masyarakat bilang bahwa ada sekitar 10 orang masyarakat yang tewas," ujarnya kepada Tempo, Selasa 20 Desember 2011.

Rabu pekan lalu, sekelompok masyarakat Mesuji, Lampung mendatangi Komisi Hukum DPR. Mereka melaporkan aksi pembantaian warga yang terjadi karena konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dalam laporan itu, masyarakat Mesuji membawa rekaman video penganiayaan dan juga pembunuhan dengan cara sadis, penggorokan.

Martin mengatakan, berdasarkan penelusuran tim, kejadian penggorokan seperti yang diperlihatkan pada video itu tak pernah terjadi. Namun, soal bentrokan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan memang terjadi disana. "Bentrokan itu pada bulan April, dua kali." ujarnya.

Menurut keterangan pihak kepolisian yang disampaikan kepada tim, bentrokan pertama terjadi antara masyarakat dengan PT Silva Inhutani (SI). Sementara bentrokan kedua terjadi antara masyarakat dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI). "Masing-masing kalau kata polisi korbannya hanya satu orang," tandasnya. 

Mau uang gratis ?  Klik Disini !

Namun, keterangan kepolisian ini bersebrangan dengann keterangan dari masyarakat yang dijumpai oleh tim komisi. Menurutnya, berdasarkan keterangan masyarakat, jumlah korban bahkan mencapai sekitar sepuluh orang. "Ada yang bilang lebih dari sepuluh malah," ujarnya.

Karena itu, ia mengatakan, Komisi III DPR akan meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini. DPR, tuturnya, juga berencana untuk membentuk panja terkait dengan kasus konflik pertanahan. "Nanti akan kita bicarakan dulu, karena kasus ini bisa saja membuat banyak kasus lain yang selama ini tertutup jadi terbuka lagi," tandas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

FEBRIYAN

Baca Juga : 

-Tim Investigasi Tak Temukan Penggal Kepala di Mesuji
-Rusuh di Mesuji, DPR Dorong UU Perkebunan Direvisi
-Mabes Polri Kirim Tim Internal ke Mesuji
-Korban Mesuji Dilarang Berikan Keterangan Pers
-TPF Mesuji Desak Klarifikasi Korban Tewas