- Diminta Dinormalisasi
Magelang, CyberNews. Endapan material vulkanik Gunung Merapi menumpuk di sepanjang alur Kali Putih. Kondisi ini membuat Kali Putih yang awalnya memiliki kedalaman rata-rata 12 meter kini hanya bersisa sekitar 2-5 meter saja.
Di sejumlah titik, posisi Kali Putih bahkan lebih tinggi dari perkampungan penduduk. Seperti terjadi di Dusun Salakan, Desa Sirahan, Kecamatan Salam. Rumah-rumah penduduk terlihat berada di bawah sungai. Warga hanya bergantung pada kekuatan tanggul pasir untuk menghindari ancaman terjangan banjir lahar.
Tanggul yang memang dibangun sebagai bagian langkah tanggap darurat ini sangat rentan longsor oleh air hujan. Tak terhitung berapa kali tanggul darurat tersebut jebol. Akibatnya, banjir lahar berulangkali menghantam perkampungan penduduk dan menghancurkan ratusan rumah serta menewaskan satu warga Sirahan.
Hampir 3.000 warga Sirahan harus mengungsi ke sejumlah titik pengungsian. Begitu juga warga Dusun Gempol, Seloireng dan
Kemburan di Desa Jumoyo, serta warga Klumpukan, dan Krapyak, Desa Seloboro.
Kemburan di Desa Jumoyo, serta warga Klumpukan, dan Krapyak, Desa Seloboro.
Ketakutan
Kondisi ini membuat warga ketakutan menanti musim hujan yang akan segera datang. Di satu sisi mereka membutuhkan hujan agar bisa mulai menggarap lahan pertanian. Di sisi lain mereka takut lahar akan kembali memaksa mereka menjadi pengungsi. Warga khawatir banjir akan kembali menenggelamkan kampung mereka.
Koordinator Relawan Brigana Miftahul Huda memperkirakan jika tanggul Salakan kembali jebol maka aliran lahar akan menerjang Dusun Salakan dan Candi kemudian mengalir memlalui Jalan Gulon-Ngluwar yang kini sudah kembali difungsikan.
"Jalan raya akan menjadi jalan tol bagi lahar. Ini karena posisi jalan lebih rendah. Sekarang saja air mengalir di jalan tersebut bukan di selokan atau sungai. Ini akan membahayakan kampung di selatan Salakan," kata dia.
Disebutkan bahwa Dusun Glagah, Jetis, Sirahan, Gemampang, Tempelan, Trayem Bendo dan Gebayan ada di dalam jalur tersebut. Dusun-dusun tersebut terancam kembali menjadi kawasan luapan banjir lahar dingin.
Permanen
Untuk itu, ia menyarankan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) untuk memanfaatkan musim kemarau guna membangun tanggul permanen.
Tanggul tersebut harus dibangun mulai sekitar Dusun Kemburan dan Seloireng di Desa Jumoyo melewati Desa Seloboro, Desa Sirahan sampai pertemuan antara Kali Putih dan Kali Blongkeng dengan Kali Progo. Selama ini kawasan hilir di pertemuan sungai yang berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar itu tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Salah satu warga Seloireng Juari mengungkapkan bahwa belokan sungai maupun pertemuan dua sungai merupakan lokasi berbahaya. Seperti terjadi di Dusun Seloireng di mana Kali Putih berbelok 90 derajat.
"Jika banjir seperti dulu dusun kami bisa tenggelam karena sekarang sungai lebih dangkal. Jika lahar meluap di sini bisa menerjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta dan sampai di kompleks Balai Desa Jumoyo dan huntara," ungkap Juari.
Atas dasar ini, Kepala Desa Jumoyo Sungkono meminta pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai. Normalisasi ini tidak hanya membangun tanggul pasir namun juga mengembalikan kedalaman Kali Putih seperti semula.
Menurut dia pengerukan tidak mungkin dilakukan secara manual mengingat banyaknya material yang ada. Ia mempersilahkan para pejabat pemerintah dan anggota Dewan untuk melihat langsung kondisi terkini Kali Putih dan membandingkannya dengan kondisi sebelum lahar.
"Pengerukan ini harus ditangani langsung oleh pemerintah. Jika diserahkan swasta pasti akan ada kecemburuan sosial dann fitnah. Pemerintah wajib menangani sendiri. Pasirnya bisa untuk memperkuat tanggul atau dijual," kata Sungkono.
Hasilnya, kata Sungkono, bisa digunakan untuk menangani pengungsi maupun mempersiapkan diri menghadapi musim hujan mendatang. "Intinya harus ada pengerukan dasar sungai dan sekaligus penataan agar tidak terjadi masalah
sosial," kata dia.
sosial," kata dia.
Hal serupa disampaikan warga Salakan Ganis Puspo Sadoro. Menurut Ganis penambangan dengan alat berat diakui pemerintah atau pun tidak tetap akan terjadi. Dikatakan bahwa penambangan ini didukung warga karena mereka menerima manfaatnya.
Selain menerima bagi hasil penjualan pasir, warga juga diuntungkan karena jalan kembali bisa dilalui dan sungai bisa diperdalam. "Sebenarnya pengerukan pasir dengan alat berat bukan barang haram. Yang penting ada penataan yang jelas. Mana yang boleh ditambang dan mana yang tidak. Lama waktu penambangan juga harus diatur," tegas dia.
Dengan pengaturan ini, kata dia, Pemkab Magelang bisa menetapkan retribusi atau pun bagi hasil sehingga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain warga juga merasa aman karena sungai kembali seperti semula.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar