 |
| Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsudin (tengah), dipeluk seorang warga ketika mengunjungi di lahan Register 45 di Kabupaten Mesuji, Lampung, Minggu (18/12). Para petani di daerah itu meminta penyelesaian konflik pertanahan antara mereka dengan PT Silva Inhutani. (FOTO ANTARA/Agus Wira Sukarta) |
Bandarlampung (ANTARA News) - Kumpulan orang yang mengatasnamakan masyarakat Lampung menyatakan keprihatinan akan pemberitaan Kasus Mesuji yang dipolitisasi sekelompok orang untuk kepentingan pribadi.
"Kami kecewa, akibat pemberitaan yang kebenarannya sudah pasti bukan di Lampung justru berdampak ketakutan para investor untuk masuk ke Lampung," kata perwakilan tokoh pencetus klarifikasi Kasus Mesuji, Sultan Sahrir, di Bandarlampung, Senin.
Dalam forum tersebut, sekelompok orang tersebut menyatakan sikap dan membubuhkan tandatangan yang intinya menyatakan bahwa kondisi Lampung damai dan nyaman.
Hadir dalam forum tersebut perwakilan masyarakat adat dari berbagai suku yang tinggal di Lampung.
Mereka menuntut Mayjen purn TNI Saurip Kadi untuk meminta maaf kepada masyarakat Lampung yang disampaikan secara terbuka bahwa informasi yang disampaikan sebelumnya tidak benar.
"Saya sebagai warga merasa risih dengan pemberitaan yang berkembang, karena saya sendiri tidak merasa tidak ada konflik apalagi seperti yang btersebar luas di media," ujar salah satu peserta.
Mereka selain menuntut oknum aparat tersebut meminta maaf secara terbuka, juga meminta oknum itu untuk meluruskan citra baik yang sempat tercoreng di mata nasional bahkan internasional.
Selain itu, mereka juga menuntut kepada seluruh media yang terlanjur membesarkan pemberitaan tersebut, juga turut bertanggung jawab untuk meluruskan pemberitaan yang sebelumnya telah tersiar.
"Seharusnya, fakta-fakta yang berkembang disampaikan sesuai dengan peristiwa tersebut terjadi. Jujur kita telah dizalimi dan difitnah oknum yang tidak bertanggungjawab, jangan politisir orang Lampung," kata Ketua Pemuda Pancasila Kota Bandarlampung, Ari Meyzari.
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus ketua tim gabungan pencari fakta (TGPF) Mesuji, Denny Indrayana enggan ungkapkan hasil temuan baru pasca dirinya dan tim turun ke sana.
"Saya mohon maaf belum bisa menyampaikan hasil atau kesimpulan terkait temuan tim terkait kasus Mesuji, karena pekerjaan tim masih berlangsung sampai dengan 17 Januari 2012 mendatang," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, beberapa waktu lalu. (ANT)
Mau uang gratis ? Klik Disini !
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar