BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, mengaku kecewa penanganan dan penyelesaikan konflik agraria di lahan Register 45 dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) diambilalih langsung oleh pemerintah pusat. Padahal, kata dia, yang mengetahui persis persoalan tersebut jelas ada di kabupaten dan provinsi.
“Untuk apa ada bupati dan gubernur,” tegas Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, saat menemui para pengunjuk rasa dari masyarakat Mesuji, Lampung, di depan Kantor Gubernur Lampung, Kamis (12/1).
Menurut dia, konflik agaria di Mesuji adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Namun, kalau persoalan ini diambilalih oleh pemerintah pusat, maka seakan posisi kepala daerah sudah tidak dihargai lagi.
Masyarakat Mesuji juga berunjuk rasa, berharap gubernur Lampung segera menyelesaikan konflik lahan ini segera mungkin. Menanggapi itu, Gubernur Sjachroedin menyatakan dirinya juga kecewa penyelesaian persoalan ini semakin tidak jelas.
“Bila Anda kecewa, saya juga lebih kecewa lagi. Gubernur di sini sudah tidak dihargai lagi,” ungkap Sjachroedin lewat pengeras suara dengan nada bergetar. Ia tampak kecewa mengetahui penyelesaian konflik di Mesuji di Lampung dibawa dan ditarik ke pusat. Tapi, ia menegaskan aspirasi pengunjuk rasa segera ia sampaikan kepada presiden.
Sumber : Republika
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara Mudah, Cepat Dan Tanpa Resiko Membuat Uang Secara Online, Ikutan Gabung yuk ! Klik Disini !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar