"Ini tanggung jawab pemerintah, hak dasar masyarakat seperti tempat tinggal itu akan kami fokuskan untuk membangunkan rumah pengganti," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo seusai bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu siang, 4 Januari 2012.
Pembangunan rumah, musala dan sekolah pengganti ini akan dimasukkan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa. Program di Jawa Timur ini didanai dari patungan antara APBN dan APBD Jawa Timur. Tahun ini program tersebut ditujukan ke Kabupaten Sampang, yakni untuk membangun seratus rumah tak layak huni bagi warga Sampang.
"Jadi tidak ada relokasi. Mereka kami fasilitasi untuk kembali ke rumahnya. Kalau rumahnya sudah terbakar, ya segera kita bangun lagi," kata dia. Relokasi yang selama ini mengemuka, kata Soekarwo, sebenarnya bukanlah berasal dari pemerintah, tapi usulan kelompok Syiah.
Di tempat yang sama Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menjelaskanbahwa relokasi atau tidak tergantung pada masyarakat. Jika masyarakat ingin mempertahankan rumahnya, pemerintah tetap akan memfasilitasi, termasuk jika ingin relokasi.
"Semua tergantung pada kemauan ustad Tajul, maunya apa pemerintah akan nurut.Bagi pemerintah yang penting semua warga harus dilindungi," kata Gus Ipul.
Sumber : Tempo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara Mudah, Cepat Dan Tanpa Resiko Membuat Uang Secara Online, Ikutan Gabung yuk ! Klik Disini !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar