 |
| Puluhan aktivis gabungan melakukan aksi damai, shalat gaib dan doa bersama di depan gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (25/12). Doa ditujukan untuk korban insiden kekerasan oleh polisi saat membubarkan paksa unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Nusa Tenggara Barat di Mataram, Sabtu (24/12). TEMPO/Subekti. 20111225. |
TEMPO.CO , Bima - Kepala Polda Nusa Tenggara Barat Brigadir Jenderal Arif Wachyudin menjelaskan soal perintah penembakan warga di Pelabuhan Sape, Bima. Menurut dia penembakan itu terpaksa ditempuh karena warga yang memblokade pelabuhan membawa senjata.
"Mereka sebagian memegang senjata tajam," kata Arif kepada Tempo di Bima, Jumat 30 Desember 2011. Ketika penembakan itu terjadi, Arif mengaku berada di sekitar Pelabuhan Sape. Perintah menembak telah melalui prosedur penggunaan senjata api, walaupun yang dimuntahkan peluru karet. Peristiwa pada Sabtu, 24 Desember lalu itu berakibat tiga orang tewas.
Meski begitu, Arif membantah adanya penggunaan peluru tajam saat pembubaran aksi demonstrasi. Ia juga berkukuh telah menggunakan prosedur tetap penggunaan senjata api dalam kejadian itu. "Kami memang gunakan prosedur tetap penggunaan senjata api," ujarnya.
Seperti diketahui, Sabtu 24 Desember lalu, aparat kepolisian membubarkan paksa aksi pendudukan Pelabuhan Sape oleh Masyarakat Kecamatan Lambu, Bima. Dalam insiden itu tiga orang anggota masyarakat meninggal dunia. Dua di antaranya Arif Rachman dan Syaiful meninggal terkena tembakan peluru di bagian dadanya. Sementara Arrifudin Arrahman tewas setelah terkena serangan jantung usai ikut dalam aksi itu.
Aksi ini sendiri dipicu oleh penangkapan Adi Supriyadi oleh aparat kepolisian di kediamannya pada 1 Desember lalu. Adi adalah koordinator lapangan saat kejadian pembakaran Kantor Kecamatan Lambu 10 Februari 2011 lalu oleh masyarakat Kecamatan Lambu.
Pembakaran ini dilakukan karena masyrakat Lambu menolak SK Bupati Bima Ferry Zulkarnaen yang mengizinkan eksplorasi tambang emas di wilayah Kecamatan Lambu. Penolakan masyarakat dilakukan di antaranya karena kekhawatiran mereka terhadap dampak keberadaan tambang yang akan mengancam mata pencaharian sebagai petani. Mereka khawatir sumber mata air di Bukit Kaboju yang akan menjadi tempat eksplorasi tambang hilang karena aktivitas ini.
Menurut Arif, polisi telah berupaya melobi secara persuasif kepada masyarakat untuk membuka pelabuhan. "Mereka mau demo sepuluh hari atau sebulan juga akan kami kawal dengan damai, asalkan jangan mengganggu transportasi barang menuju NTT," ujarnya.
Arif juga mengatakan malam sebelum kejadian dirinya telah mencoba membujuk koordinator lapangan aksi ini, Hasanuddin, untuk membuka perlabuhan. Arif mengaku saat itu dirinya telah menjamin akan mengawal pencabutan SK Bupati itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Saya bersama Wakil Kepala DPRD Bima H. Nadjib dan anggota DPD RI Farouk Muhammad sudah berjanji, tapi mereka tetap tidak mau. Mereka berkeras SK itu harus dicabut terlebih dahulu," ujarnya.
Arif juga mengatakan pembubaran aksi massa ini dilakukan setelah Polda NTB menerima laporan soal akan adanya aksi pembakaran SPBU yang terletak sekitar 300 meter dari pintu masuk pelabuhan. "Karena itu kami terpaksa lakukan pembubaran," ujarnya.
Perintah penembakan sendiri, menurutnya, dilakukan setelah masyarakat tetap memegang senjata tajam. "Mereka sebagian memegang senjata tajam," ujarnya.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo tak berkomentar ketika ditanya ihwal langkah anak buahnya tersebut. Ia menyatakan korban tewas berada di luar kawasan pelabuhan. "Lokasi mereka sekitar 700 meter dari pelabuhan," kata dia. Timur menegaskan tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi protes warga di Bima.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara Mudah, Cepat Dan Tanpa Resiko Membuat Uang Secara Online, Ikutan Gabung yuk ! Klik Disini !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baca juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar