Metrotvnews.com, Mesuji: Komisi III akan memanggil Menteri Kehutanan, Pemerintah Provinsi Lampung, dan BPN terkait konflik agraria yang memicu kekerasan di Mesuji, Lampung. "Konflik agraria menjadi akar permasalahan di Mesuji," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin di Bandarlampung, Ahad (18/12).
Menurut dia, berdasarkan penelusuran di lapangan, ada ketidakadilan dalam pemberian izin pengelolaan tanah di kawasan Mesuji, antara perusahaan dengan masyarakat.
Dia melanjutkan, rezim pemerintahan di masa lalu telah melakukan salah kebijakan dengan memberikan izin perluasan lahan bagi PT Sylva Inhutani pada 1996 untuk pengelolaan lahan dari 33 ribuan hektare menjadi 42 ribuan.
Dalam pertemuan antara Komisi III DPR dengan staf Muspida Mesuji di Balai Kecamatan Simpang Pematang, Ketua DPRD Chandra Lela menyatakan, akar permasalahan di Mesuji adalah saat terjadinya perluasan pengelolaan lahan dari 33,5 ribu menjadi 42 ribu hektare untuk pihak ketiga.
Menurut dia, berdasarkan penelusuran di lapangan, ada ketidakadilan dalam pemberian izin pengelolaan tanah di kawasan Mesuji, antara perusahaan dengan masyarakat.
Dia melanjutkan, rezim pemerintahan di masa lalu telah melakukan salah kebijakan dengan memberikan izin perluasan lahan bagi PT Sylva Inhutani pada 1996 untuk pengelolaan lahan dari 33 ribuan hektare menjadi 42 ribuan.
Dalam pertemuan antara Komisi III DPR dengan staf Muspida Mesuji di Balai Kecamatan Simpang Pematang, Ketua DPRD Chandra Lela menyatakan, akar permasalahan di Mesuji adalah saat terjadinya perluasan pengelolaan lahan dari 33,5 ribu menjadi 42 ribu hektare untuk pihak ketiga.
Mau uang gratis ? Klik Disini !
Perluasan tersebut menyebabkan pencaplokan lahan adat yang telah dikelola warga. "Surat izin perluasan pengelolaan lahan itulah yang menjadi akar masalah, dan kami minta ada peninjauan ulang," kata dia.
Sebelumnya, Kapolda Lampung Brigjen Joodie Rooseto mengatakan konflik agraria sangat tinggi di Provinsi Lampung dan menduduki peringkat pertama secara nasional. "Untuk 2011 terjadi konflik agraria di kawasan barat selatan Makmur Investindo dan kawasan pengelolaan hutan industri PT Silva Inhutani," katanya.
Dia menyatakan, masalah agraria itu menyebabkan daerah Lampung rawan dan berpotensi timbulkan konflik horizontal. Dia juga mengatakan, sebagian besar permasalahan agraria melibatkan penduduk di luar Mesuji.
"Kebanyakan para petani itu berasal dari luar Mesuji," kata dia.
Hal itu diungkapkannya kepada Komisi III DPR-RI dalam kunjungan mereka mencari fakta tentang pembantaian di Mesuji sebagaimana laporan warga beberapa waktu lalu. Sumber : (Ant/ICH)
Sebelumnya, Kapolda Lampung Brigjen Joodie Rooseto mengatakan konflik agraria sangat tinggi di Provinsi Lampung dan menduduki peringkat pertama secara nasional. "Untuk 2011 terjadi konflik agraria di kawasan barat selatan Makmur Investindo dan kawasan pengelolaan hutan industri PT Silva Inhutani," katanya.
Dia menyatakan, masalah agraria itu menyebabkan daerah Lampung rawan dan berpotensi timbulkan konflik horizontal. Dia juga mengatakan, sebagian besar permasalahan agraria melibatkan penduduk di luar Mesuji.
"Kebanyakan para petani itu berasal dari luar Mesuji," kata dia.
Hal itu diungkapkannya kepada Komisi III DPR-RI dalam kunjungan mereka mencari fakta tentang pembantaian di Mesuji sebagaimana laporan warga beberapa waktu lalu. Sumber : (Ant/ICH)
Baca Juga :
-Tragedi Mesuji , Ramai Diberitakan di Luar Negeri
-Vidoe Pembantaian Mesuji Bukan Peristiwa di Thailand
-Komisi III Cek Video Mesuji Diduga Diambil dari Thailand
-PAM Swakarsa di Mesuji Diminta Dibubarkan
-Kasus Mesuji, Mengapa Baru Diungkap Sekarang?
-Vidoe Pembantaian Mesuji Bukan Peristiwa di Thailand
-Komisi III Cek Video Mesuji Diduga Diambil dari Thailand
-PAM Swakarsa di Mesuji Diminta Dibubarkan
-Kasus Mesuji, Mengapa Baru Diungkap Sekarang?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar