VIVAnews - Masyarakat yang terlibat konflik agraria meminta PAM Swakarsa yang dibentuk perusahaan agar dibubarkan. Permintaan tersebut disampaikan Persatuan Petani Miskin Moro-Moro Way Serdang (PPMWS) Mesuji, Lampung.
PPMWS menduga, salah satu pemicu kekerasan di Mesuji adalah pembentukan PAM Swakarsa oleh PT Silva Inhutani. "Perekrutan PAM Swakarsa yang berasal dari unsur masyarakat, sesungguhnya memancing konflik horizontal," ujar Wayan, pengurus PPMWS kepadaVIVAnews.com, Jumat 16 Desember 2011.
Warga Moro-Moro merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah Register 45 Mesuji, Lampung dan terlibat konflik dengan PT Silva Inhutani.
PPMWS mendesak PT Silva Inhutani menghentikan penggunaan PAM Swakarsa serta membubarkannya. "Semua pihak harus menghentikan spiral kekerasan dan mengedepankan cara-cara yang demokratis dan berkeadilan serta PAM Swakarsa seharusnya cepat dibubarkan, karena selama ini diduga sering melakukan intimidasi kepada warga," ujar Wayan.
PPMWS menduga, salah satu pemicu kekerasan di Mesuji adalah pembentukan PAM Swakarsa oleh PT Silva Inhutani. "Perekrutan PAM Swakarsa yang berasal dari unsur masyarakat, sesungguhnya memancing konflik horizontal," ujar Wayan, pengurus PPMWS kepadaVIVAnews.com, Jumat 16 Desember 2011.
Warga Moro-Moro merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah Register 45 Mesuji, Lampung dan terlibat konflik dengan PT Silva Inhutani.
PPMWS mendesak PT Silva Inhutani menghentikan penggunaan PAM Swakarsa serta membubarkannya. "Semua pihak harus menghentikan spiral kekerasan dan mengedepankan cara-cara yang demokratis dan berkeadilan serta PAM Swakarsa seharusnya cepat dibubarkan, karena selama ini diduga sering melakukan intimidasi kepada warga," ujar Wayan.
Mau uang gratis ? Klik Disini !
Wayan memprediksi, jika pendekatan represif dan kekerasan terus dilakukan, maka keadilan dan perdamaian tidak akan terwujud.
PPMWS juga mendesak Komite I DPD RI untuk meneruskan upaya mediasi yang telah dirintis agar solusi damai bisa diwujudkan. Sebelumnya, Komite I DPD RI pernah memfasiltasi pertemuan berbagai pihak yang terlibat konflik di wilayah Register 45 Mesuji, Lampung.
"PPMWS juga mengecam berbagai tindak kekerasan yang terjadi di wilayah Register 45 berupa pengusiran dan intimidasi," ujar Wayan. (Laporan: Hanafi | Lampung, art)
PPMWS juga mendesak Komite I DPD RI untuk meneruskan upaya mediasi yang telah dirintis agar solusi damai bisa diwujudkan. Sebelumnya, Komite I DPD RI pernah memfasiltasi pertemuan berbagai pihak yang terlibat konflik di wilayah Register 45 Mesuji, Lampung.
"PPMWS juga mengecam berbagai tindak kekerasan yang terjadi di wilayah Register 45 berupa pengusiran dan intimidasi," ujar Wayan. (Laporan: Hanafi | Lampung, art)
Baca Juga :
-Kronologis Konflik Lahan di Mesuji Versi Walhi
-Mesuji, Masih Mencekam
-Komisi III DPR Temui Kapolda Lampung
-Menhut, Konflik Mesuji Tak Ada Urusan dengan Pusat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar