MATARAM- Lebih dari seratus mahasiswa dari berbagai elemen melakukan aksi demo di depan kantor gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (13/1), mendesak pencabutan SK No 188 tentang Eksplorasi Tambang yang dikeluarkan Bupati Bima.
"Kami minta gubernur mencabut rekomendasi yang dikeluarkan, sebab tidak akan ada SK kalau tidak ada rekomendasi izin pakai kawasan hutan," kata Lahmuddin alias Blank, salah seorang dari pendemo saat orasi.
Berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat (PR) NTB untuk Lambu Berdarah antara lain, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Serikat Tani Nasional (STN), Sayap Selatan Sumbawa, Federasi Nelayan, Tani Buruh (FS-NTB) Indonesia, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), dan Partai Rakyat Demokrat (PRD).
Menurut mereka, SK 188.45/357/004/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi kepada PT Sumber Mineral Nusantara (PT SMN) tidak berdiri sendiri melainkan ditopang oleh beberapa kebijakan pemerintah Provinsi NTB seperti, mengeluarkan surat rekomendasi No 540/086/adm.ekon tentang pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi yang diberikan kepada PT SMN pada 26 Februari 2011.
Rekomendasi gubernur NTB berdasarkan rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi NTB tanggal 27 Februari 2010 tentang pertimbangan teknis atas permohonan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) PT SMN termasuk rekomendasi yang dikeluarkan dinas kehutanan.
Pendemo meminta Gubernur NTB agar bersurat kepada Bupati Bima, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, da Presiden RI agar SK tersebut dicabut.
Di samping itu, gubernur juga diminta supaya mencabut surat rekomendasi No 540 yang telah dikeluarkannya dan rekomendasi-rekomendasi lainnya yang berkaitan dengan IUP yang diberikan kepada PT SMN.
Para mahasiswa itu pun menuntut Bupati Bima agar mundur dari jabatannya, mendesak agar mengadili dan mencopot Kapolda NTB dan Kapolresta Bima sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Mahasiswa juga menyatakan penolakan keberadaan Pansus konflik Agraria yang dibuat pemerintah pusat karena dianggap justru akan menyumbat perjuangan kaum tani.
"Yang kami butuhkan adalah Panitia Nasional Penyelesaian Konflik Agraria, bukan pansus konflik agraria?" kata Abdul Rifai, koordinator aksi. (YR/OL-10)
Sumber : MICOM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara Mudah, Cepat Dan Tanpa Resiko Membuat Uang Secara Online, Ikutan Gabung yuk ! Klik Disini !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar