---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAGELANG - Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Magelang mengecam perilaku kekerasan atas nama masyarakat. Ansor menegaskan bahwa persoalan kemasyarakat dan bisnis harus diselesaikan secara beradab dan bertanggungjawab.
"Kita bangsa bermartabat sehingga harus bertindak secara terhormat. Jangan mengatasnamakan masyarakat dan Islam untuk kepentingan tertentu. Kita harus mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati," ujar Ketua GP Ansor Kabupaten Magelang Chabibullah, Selasa (31/1).
Pernyataan GP Ansor ini terkait dengan permasalahan antara BMT Barokah soal pengelolaan Pasar Diwak dengan sebagian warga Jamus Kauman dan Pemdes Jamus Kauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, baru-baru ini. Dalam saresehan pembahasan Pasar diwak, sebagian oknum warga melakukan aksi tidak terpuji dengan melempar dan membanting kursi serta memecah kaca aula Balai Desa Jamus Kauman. Mereka bahkan mengeluarkan kata-kata tidak pantas terhadap Muspika Kecamatan Ngluwar.
Menurut Chabibullah insiden tersebut merupakan prilaku yang tidak terpuji dan bisa dikatakan tindakan anarkis. "Ini bukan karakter masyarakat bermartabat yang selalu mengedapankan proses dialog, apalagi hal itu dilakukan di hadapan aparat desa dan Kecamatan serta tokoh masyarakat," kritik dia.
Dikatakan bahwa benih barbarisme dan perilaku anarkis akan mendorong preseden negatif terhadap hasil keputusan maupun realisasi keputusan kedua pihak. Dengan realitas tersebut, kata dia, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Magelang, menyesalkan insiden tersebut.
Ansor meminta kepada aparat baik tingkat desa maupun kecamatan untuk bertindak dan tidak membiarkan benih–benih barbarisme maupun anarkis berkembang. Hal ini penting agar memberikan efek jera kepada oknum tersebut. "Pembiaran oleh aparat justru akan berdampak pada asumsi publik “bahwa anarkisme legal dalam penyelesaian masalah”. Ketika itu terjadi maka supermasi hukum yang berdasar pada supermasi keadilan sulit berjalan," kata dia.
Dijelaskan bahwa realitas hukum didasari oleh tiga konsepsi yang harus sinergi, yaitu Content Of Law (isi hukum), Struktur Of Law (aparat penegak Hhkum) dan Culture of Law ( budaya hukum). Proses pembiaran isi hukum akan menimbulkan asumsi publik tentang pembenaran terhadap prilaku anarkisme untuk mencapai tujuan. "GP Ansor berprinsip Amar ma’ruf bil ma’ruf dan tidak sepakat Amar ma’ruf bil mungkar. Apalagi Amar mungkar bil mungkar," tegas dia.
Melihat hasil kesepakatan bahwa pengelolaan pasar diserahkan ke desa, kata Chabibullah, maka semua elemen masyarakat seharusnya terlibat dalam proses pengelolaan pasar ke depan., Keterlibatan ini terkait proses pengambilan keputusan maupun mekanisme pengelolaan terhadap pasar.
"Masyarakat pasar (pedagang) harus mendapatkan ruang penentu dalam berjalanya proses perputaran ekonomi. Jangan sampai pedagang menjadi pelengkap penderita saja. GP Ansor sebagai organisasi kemasyarakatan siap memberikan advokasi kepada para pedagang," kata dia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baca Juga:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar