---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEMANGGUNG - Sebanyak 9.000 bidang tanah warga di Kabupaten Temanggung akan disertifikasi melalui program nasional (prona) tahun 2012. Prona merupakan program penyertfikatan tanah warga secara massal dari pemerintah pusat, dengan sebagian besar biayanya disubsidi melalui anggaran dari APBN, sehingga memberikan keringanan kepada pemilik tanah bersangkutan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Sriyono, di kantornya, Senin (23/4), mengatakan, pada tahun ini pihaknya mendapatkan alokasi 9.000 bidang tanah untuk disertifikasi melalui prona. Jumlah tersebut, lebih banyak dibandingkan dengan alokasi yang diberikan Pusat pasa tahun lalu, yang sebanyak 7.500 bidang tanah.
"Karena banyaknya permohonan sertifikasi melalui prona dari masyarakat, kami sebetulnya telah mengusulkan alokasi sebanyak 10.000 bidang tanah untuk disertifikasi melalui prona pada tahun ini. Namun, Pusat baru bisa memberikan jatah sebanyak 9.000 bidang tersebut," jelasnya.
Dia menjelaskan, 9.000 bidang tanah yang rencananya akan disertifikasi melalui prona pada 2012 ini, tersebar di 48 desa yang terdapat di 14 kecamatan wilayah Kabupaten Temanggung. Saat ini, rangkaian proses penyertifikatan prona ini telah dilakukan, dan secara bertahap sampai dengan akhir Desember 2012 nanti, penyertifikatan 9.000 bidang tanah itu harus sudah dapat terselesaikan.
"Bidang-bidang tanah yang akan disertifikasi lewat prona itu merupakan usalan dari pemilik tanah atau masyarakat desa bersangkutan, melalui kepala desa dan camat kepada kami. Pada Desember 2011 lalu, para Kades yang mengusulkan itu juga telah kami konfirmasi kembali, dan mereka tidak merubah usulannya," tutur dia.
Menurutnya, para Kades, perangkat desa dan masyarakat desa yang akan melaksanakan prona pada tahun ini juga memberikan kesanggupan untuk aktif membantu kelancaran penyertifikatan tersebut. Mereka juga menjamin tanah yang akan disertifikatkan tersebut juga telah memenuhi persyaratan, antara lain, saat ini belum ada sertifikatnya, surat-suratnya lengkap, dan secara umum tidak ada masalah, atau tanah tersebut tidak dalam sengketa.
"Selain itu, minimal ada sejumlah 50 bidang tanah yang diusulkan untuk disertifikasi secara bersamaan melalui prona ini, dan kalau bisa letaknya dalam satu blok," tambahnya.
Dikatakannya, dalam prona tersebut, pemohon hanya berkewajiban menyediakan patok pembatas lahan, materai sesuai dengan kebutuhan, serta membayar pajak, jika tanah tersebut telah menjadi objek pajak. Sedangkan, jika tanah yang akan disertifikatkan itu hasil pembelian, maka pemilik menanggung biaya akta tanah yang harus dibayarkan pada pada pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baca Juga:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar